PRODEM1, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief melakukan sinkronisasi program kerja pemerintah di daerah pemilihannya (Dapil) Riau menjelang penetapan RAPBN 2027.
Ia menyambangi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM), serta Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
Hendry dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan kehadirannya di dua instansi pemerintah daerah itu untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi usulan dari provinsi Riau yang akan diusulkan ke kementerian mitra Komisi VII DPR RI.
Saat mengunjungi Disperindagkop UMKM Riau, Hendry mendapatkan banyak informasi mengenai kebutuhan sektor perindustrian dan UMKM di Riau.
"Hasil diskusi tadi saya sudah mengidentifikasi kebutuhan sektor perindustrian dan UMKM di Riau. Kami juga sudah meminta agar dinas untuk menyusun usulan tersebut yang jadi pegangan dan usulan kami ke mitra kementerian Komisi VII nantinya," kata Hendry.
Dalam rapat dengan Disperindagkop UMKM Riau itu, Kabid Pengawasan Industri Ahyu Suhendra menyampaikan terkait komitmen pelaku industri dalam menyediakan kuota Minyakita untuk provinsi Riau yang tidak sesuai harapan.
Melalui rapat itu, Ahyu mengharapkan agar Hendry Munief beserta anggota Komisi VII lainnya mengawasi dan mengkomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian.
Sementara itu, Kepala PLUT UMKM Provinsi Riau Trisiana Anum Sari menyampaikan kondisi performa PLUT UMKM se-provinsi Riau yang semakin menurun karena beberapa kebijakan peletakan pendamping UMKM yang telah diangkat menjadi PPPK tidak sesuai anjab awal.
"Akibatnya saat ini praktis lembaga PLUT UMKM kami tidak berjalan dengan baik. Kemudian terkait usulan bapak Hendry Munief untuk mendirikan beberapa PLUT UMKM sangat bagus sehingga peran PLUT UMKM memperkuat pembinaan kepada para pelaku UMKM Riau," ujar Trisiana.
Kemudian dalam rapat dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Hendry mendapat gambaran luas kondisi pariwisata di wilayah tersebut.
Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Riau Bapak Ade Yudistira menyampaikan kondisi pariwisata Riau berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, kunjungan wisata nusantara mencapai 12.574.110 orang.
Kunjungan wisata mancanegara mencapai 284.973 orang. Lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) 2,41 hari. Lama tinggal wisatawan nusantara (wisnus) 1,32 hari
Sementara itu target kinerja dinas pariwisata 2027 kunjungan wisman 301.361, kunjungan wisnus 9.421.769. Lama tinggal wisatawan mancanegara 2,76 Hari. Lama tinggal wisatawan nusantara 1,17 Hari.
Dia juga menerangkan permasalahan yang dihadapi oleh dinas pariwisata saat ini dari sisi Infrastruktur pariwisata yang masih memiliki keterbatasan akses menuju destinasi. Kemudian Sarana dan prasarana pendukung.
Ade juga menyebut adanya keterbatasan pendanaan akibat fiskal daerah yang tidak besar, perlunya dukungan pendanaan pusat dan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia.
"Kami berharap adanya dukungan dari dana APBN agar dapat melaksanakan kerja sektor pariwisata dan merealisasikan target yang telah ditetapkan," kata Ade.
Usai rapat di dua dinas tersebut, Hendry menyampaikan bahwa banyak potensi industri, UMKM, Ekraf dan pariwisata Riau yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Namun selama ini, baik di daerah maupun nasional selalu mengalami keterbatasan anggaran.
Menurut dia, temuan-temuan ini juga menjadi pembahasan di Komisi VII bagaimana mendorong pengembangan industri, UMKM, pariwisata dan Ekraf lokal.
"Usulan-usulan dari dinas ini akan kami teruskan ke mitra hingga dibahas di rapat Komisi hingga Banggar DPR RI. Kami kawal secara maksimal sehingga harapan masyarakat dapat kami kabulkan," kata Hendry.
Baca juga: Legislator dorong kepala daerah maksimalkan Forum DPR RI akses APBN
Baca juga: Anggota DPR minta pemda integrasikan UMKM dengan rantai pasok industri
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © PRODEM1 2026
0 Komentar
prodemokrasi6@gmail.com